Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa harus memiliki landasan. Setiap Tahun Anggaran (TA) harus didasari dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Desa dan diserap melalui aspirasi masyarakat. Adapun proses penyusunan RKP Desa disesuaikan dengan skala prioritas dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka menyusun rencana kerja untuk TA 2023, Pemerintah Desa Kertanegara menyelenggarakan beberapa Musyawarah Desa dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Musyawarah Pencermatan RKP Desa, Musyawarah Perencanaaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa), hingga diakhiri dengan Musyawarah penetapan dan pengesahan RKP Desa.
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dan Pencermatan RKP Desa dilaksanakan pada Tanggal 22 Juli 2022. Dalam musyawarah tersebut disepakati saudara Hadiman (Sekretaris Desa) sebagai Ketua Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dan disepakati beberapa program yang akan diusulkan dalam Musrenbang Desa. Salah satu program yang diusulkan adalah Program Perlindungan Kesehatan Mental.
Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juli 2022 di Balai Desa Kertanegara. Musrenbang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat RT hingga tingkat Kecamatan. Adapun hasil dari Musrenbang Desa tersebut menyepakati beberapa usulan program yang telah direncanakan dalam beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan Musrenbang dibarengi dengan Musyawarah Sosisalisasi Permendesa PDTT No 15 Tahun 2021 dan Persetujuan Pendirian BUM Desa Bersama lkd.
Adapun Musyawarah Penetapan dan Pengesahan RKP Desa TA 2023 meliputi penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA 2023 menjadi Peraturan Desa.
0 Komentar